Sumatera Selatan -- Lembaga Ahlul Halli wal ‘Aqdi (AHWA) menggelar Muzakarah Ulama Dunia di Auditorium Yayasan Pendidikan dan Dakwah AKUIS, Banyuasin, Sumatera Selatan, pada 24–25 Juni 2025.
Forum ilmiah ini menghadirkan empat pemateri utama dari kalangan akademisi dan tokoh Islam terkemuka, yang membahas urgensi penegakan syariat Islam dalam konteks global.
Pemateri pertama, Prof. Dr. Muhammad Sirajuddin Syamsuddin, mantan Ketua Umum MUI, menyajikan makalah berjudul “Minhaj Al-Qur’an atas Sistem Politik ala Plato.”
Dalam pemaparannya, ia menekankan politik Islam berlandaskan pada Al-Qur’an dan Hadis dan telah dipraktikkan secara nyata oleh Rasulullah saw dan para sahabat.
Menurutnya, sistem politik Islam bersumber dari wahyu ilahi, berbeda dengan sistem Plato yang dibangun atas dasar spekulasi filosofis semata.
Selanjutnya, Prof. Dr. Tgk. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, MA, Guru Besar UIN Ar-Raniry Banda Aceh, memaparkan makalah bertajuk “Pemberlakuan Syariat Islam untuk Seluruh Umat Manusia.”
Ketua Majlis Syura DDII Aceh ini menegaskan, hanya hukum Islam yang mampu menciptakan perdamaian dan ketenteraman sejati di dunia.
“Tidak ada konsep kekerasan, kezaliman, atau radikalisme dalam hukum Islam,” tegasnya.
Ia juga mengecam praktik kejam terhadap umat Islam di berbagai belahan dunia, seperti Palestina, Rohingya, India, dan Uyghur, yang dilakukan atas nama agama atau ideologi mayoritas.
Prof. Dr. Cartono, S.Pd., M.Pd., M.T dari Universitas Pasundan Bandung, dalam makalahnya “Islam dan Hukum Islam Diperuntukkan untuk Umat Manusia,” menjelaskan, nilai-nilai dalam hukum Islam bersifat universal dan relevan untuk seluruh umat manusia, bukan hanya untuk kaum Muslimin semata.
Hukum Islam, menurutnya, manifestasi keadilan dan kesejahteraan sosial yang hakiki.
Sementara itu, Ust. Rizal Yandi, SH, salah seorang unsur Ketua AHWA, dalam makalahnya “Politik Islam versus Politik ala Plato,” mengulas perbedaan mendasar antara politik ilahiah dan politik filsuf Yunani.
Ia mengatakan, politik Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum berdasarkan wahyu, bukan sekadar kekuasaan atau akal spekulatif.
Prof Hasanuddin melaporkan, muzakarah yang berlangsung selama dua hari tersebut menghasilkan sejumlah kesimpulan. Forum menegaskan, syariat Islam harus diberlakukan kembali secara kaffah di seluruh penjuru dunia sebagai bagian dari hak asasi umat Islam.
Kesimpulan lainnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) perlu didakwahi agar turut mendukung terwujudnya kepemimpinan global yang adil terhadap Islam dan kaum Muslimin.
Para alim ulama juga diminta terus bersatu dan mempersatukan umat kapan dan di mana pun berada.
“Forum merekomendasikan kepada PBB agar bersikap adil dan bijaksana terhadap seluruh umat manusia, khususnya terhadap umat Islam, agar kepemimpinan dunia tidak lagi berat sebelah sebagaimana yang terjadi selama ini,” ungkap Hasanuddin. (Sayed M. Husen)